Perbedaan Data Harga LPG Kemenkeu dan ESDM Bukan Kontradiksi, tapi Bukti Transparansi Subsidi

Isu mengenai perbedaan data harga LPG 3 kg antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM belakangan memunculkan narasi negatif seolah pemerintah tidak konsisten. Padahal, perbedaan itu bukan kontradiksi, melainkan hasil dari sudut pandang yang berbeda dalam melihat struktur biaya, subsidi, dan harga di lapangan.

Kementerian Keuangan menyebutkan harga asli LPG 3 kg tanpa subsidi mencapai Rp 42.750 per tabung. Angka ini merupakan kalkulasi keekonomian penuh, termasuk biaya impor, distribusi, serta margin. Namun, melalui skema subsidi energi, masyarakat hanya perlu membayar sekitar Rp 12.750 per tabung. Selisih besar inilah yang ditanggung negara demi menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

Di sisi lain, Kementerian ESDM menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg di tingkat pengecer, yang di sebagian besar daerah berada pada kisaran Rp 16.000–Rp 19.000 per tabung. Perbedaan ini muncul karena dalam praktik distribusi, terdapat biaya tambahan seperti transportasi, ongkos distribusi ke pelosok, serta margin sub-pangkalan dan pengecer. Tidak jarang, harga di lapangan bisa lebih tinggi, bahkan di atas Rp 20.000, akibat faktor distribusi dan keterbatasan pasokan.

Dengan demikian, perbedaan data yang muncul antara Kemenkeu dan ESDM bukanlah bentuk inkonsistensi, tetapi menunjukkan kompleksitas tata niaga LPG di Indonesia. Kemenkeu berbicara tentang harga keekonomian sebelum subsidi, sedangkan ESDM berbicara tentang harga jual setelah subsidi dan mekanisme distribusi hingga ke masyarakat.

Narasi negatif yang menyebut seolah pemerintah tidak transparan dalam soal LPG justru bisa menyesatkan. Fakta sebenarnya, negara telah menanggung beban subsidi yang sangat besar agar rakyat kecil tetap bisa mengakses energi dengan harga terjangkau. Transparansi ini justru ditunjukkan dengan adanya keterbukaan dua sisi: berapa harga keekonomian yang sebenarnya dan berapa harga yang dibayar masyarakat setelah subsidi.

Kebijakan ini mencerminkan keberpihakan nyata pada rakyat kecil. Dengan subsidi energi, jutaan rumah tangga dan pelaku UMKM tetap dapat menjalankan aktivitasnya tanpa terbebani lonjakan harga energi global. Jika subsidi tidak diberikan, harga LPG akan mengikuti harga keekonomian penuh yang jauh lebih tinggi, dan itu akan memukul daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk melihat secara utuh bahwa perbedaan data harga LPG antara Kemenkeu dan ESDM bukanlah kontradiksi, melainkan penjelasan dari dua aspek yang berbeda: fiskal dan energi. Pemerintah sedang memastikan keseimbangan antara menjaga daya beli rakyat, keberlanjutan anggaran, dan ketersediaan energi yang stabil di seluruh daerah.